Menelaah Model dan Paradigma Kebijakan Publik

 

sumber:pexels

Kebijakan publik merupakan salah satu instrumen penting dalam mengatur kehidupan bernegara. Pemerintah sebagai aktor utama memiliki kewenangan untuk menentukan arah, strategi, serta langkah-langkah yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Di balik lahirnya sebuah kebijakan, terdapat proses panjang yang melibatkan pemahaman teoretis maupun pendekatan praktis. Ilmu kebijakan publik sendiri berkembang seiring dengan pertumbuhan ilmu administrasi negara dan ilmu politik. Oleh karena itu, mempelajari kebijakan publik tidak bisa dilepaskan dari konteks paradigma yang melingkupinya serta model-model yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

Jika ditarik ke belakang, ilmu administrasi negara yang menjadi akar dari kajian kebijakan publik telah melalui beberapa fase perkembangan paradigma. Pada awal abad ke-20, berkembang paradigma dikotomi politik dan administrasi. Paradigma ini membedakan secara tegas antara penetapan kebijakan (wilayah politik) dengan pelaksanaan kebijakan (wilayah administrasi). Namun, seiring perjalanan waktu, pandangan ini mulai dianggap tidak realistis karena administrasi negara ternyata tidak bisa benar-benar bebas nilai.

Periode berikutnya, berkembang paradigma prinsip-prinsip administrasi, di mana fokus kajian lebih pada pencarian cara agar birokrasi bekerja secara efisien. Lalu, muncul paradigma administrasi sebagai ilmu politik, yang menekankan keterkaitan erat antara politik dengan administrasi dalam perumusan kebijakan. Hal ini membawa administrasi negara kembali ke induknya, yaitu ilmu politik. Setelah itu, berkembang paradigma administrasi sebagai ilmu administrasi, yang menempatkan fokus pada teori organisasi dan manajemen. Terakhir, administrasi negara memasuki paradigma good governance, yang menekankan pentingnya transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan orientasi pada kepentingan publik.

Perubahan-perubahan paradigma ini menunjukkan bahwa kebijakan publik bukanlah ilmu yang statis. Justru sebaliknya, ia terus berkembang mengikuti dinamika sosial, ekonomi, dan politik suatu negara.

Selain dilihat dari paradigma, kebijakan publik juga dapat dipahami dari sisi prosesnya. Nicholas Henry misalnya, menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah sebuah rangkaian kegiatan yang dimulai dari perumusan masalah hingga evaluasi. Proses ini melibatkan banyak aktor dan berlangsung dalam situasi sosial yang dinamis.

Beberapa pakar memberikan model berbeda dalam menggambarkan tahapan kebijakan publik. Charles O. Jones mengajukan sebelas tahap mulai dari pendefinisian masalah hingga terminasi. Harold Laswell menyederhanakan menjadi tujuh tahap, yang dikenal dengan istilah policy cycle. Sementara itu, Garry Brewer membaginya ke dalam enam tahap. Perbedaan-perbedaan tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan publik bukanlah proses linier, melainkan interaktif dan kompleks.

Di Indonesia sendiri, contoh nyata dari proses kebijakan publik dapat dilihat pada kebijakan pengentasan kemiskinan pasca-krisis 1998. Pemerintah merumuskan program khusus seperti Inpres Desa Tertinggal, menyusun strategi, mengalokasikan sumber daya, hingga melaksanakan dan mengevaluasi program. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan publik selalu berangkat dari masalah yang dirasakan masyarakat, lalu diterjemahkan ke dalam langkah-langkah strategis oleh pemerintah.

Untuk mempermudah pemahaman, kebijakan publik sering dipelajari melalui berbagai model. Salah satu yang paling dikenal adalah model rasional, yang menekankan pemilihan alternatif terbaik secara efisien berdasarkan data yang lengkap. Namun, dalam praktiknya, model ini sulit diterapkan karena keterbatasan informasi, waktu, dan sumber daya.

Sebagai kritik terhadap model rasional, muncul model incremental yang lebih realistis. Model ini menekankan pada perubahan bertahap dari kebijakan sebelumnya. Misalnya, dalam penyusunan APBN, pemerintah sering kali hanya menambahkan atau mengurangi alokasi anggaran dari tahun sebelumnya. Walaupun sederhana, model ini dianggap cocok untuk situasi rutin.

Selain itu, ada juga model mixed scanning yang merupakan gabungan dari rasional dan incremental, model garbage can yang menekankan sisi irasional dalam proses kebijakan, serta model institusional yang menekankan peran lembaga negara sebagai aktor utama. Ada pula model elit-massa, model kelompok, dan model sistem politik yang melihat kebijakan publik sebagai hasil interaksi antara kekuatan elit, kelompok kepentingan, maupun sistem politik secara keseluruhan.

Memahami paradigma dan model kebijakan publik penting bukan hanya bagi akademisi, tetapi juga praktisi. Di tengah perubahan sosial dan politik yang cepat, pembuat kebijakan dituntut untuk peka terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus berhati-hati agar tidak terjebak pada kepentingan kelompok tertentu. Prinsip good governance menjadi relevan karena menekankan bahwa kebijakan publik seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat, bukan pada birokrasi atau elit semata.

Di Indonesia, penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas menjadi kunci untuk memperbaiki kualitas kebijakan publik. Dengan memahami berbagai paradigma dan model, pembuat kebijakan memiliki kerangka yang lebih kaya dalam menganalisis persoalan serta merumuskan solusi yang tepat.

Perkembangan Paradigma Administrasi Negara:

Paradigma	Periode	Ciri Utama	Kelemahan
Dikotomi Politik-Administrasi	1900–1926	Politik menetapkan tujuan, administrasi melaksanakan	Tidak realistis, administrasi tidak bisa bebas nilai
Prinsip-Prinsip Administrasi	1927–1937	Fokus efisiensi, muncul prinsip POSDCORB	Dianggap terlalu mekanis
Administrasi sebagai Ilmu Politik	1950–1970	Administrasi dan politik sangat terkait	Administrasi jadi subordinat politik
Administrasi sebagai Ilmu Administrasi	1956–1970	Fokus teori organisasi dan manajemen	Mengabaikan dimensi politik
Administrasi sebagai Administrasi Negara	1970–sekarang	Fokus organisasi publik, lahir comparative public administration	Belum murni identitas ilmu sendiri
Good Governance & Reinventing Government	1980–sekarang	Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, orientasi pada publik	Tantangan implementasi, risiko KKN

Model Kebijakan Publik

Model	Fokus/Pendekatan	Contoh Aplikasi
Rasional	Pilihan terbaik, berbasis data lengkap	Peningkatan produksi beras dengan analisis biaya-manfaat
Incremental	Perubahan bertahap, kompromi politik	Penyusunan APBN tahun ke tahun
Mixed Scanning	Gabungan rasional dan incremental	Analisis menyeluruh + kebijakan bertahap
Garbage Can	Keputusan irasional, acak, penuh ketidakpastian	Kebijakan lahir karena tekanan situasi mendadak
Institusional	Fokus pada lembaga pemerintah sebagai aktor utama	Peran DPR/MPR dalam kebijakan politik
Elit-Massa	Kebijakan ditentukan elit, rakyat pasif	Kebijakan era monarki/otoritarian
Kelompok	Hasil interaksi antar kelompok kepentingan	Lobi asosiasi pengusaha ke pemerintah
Sistem Politik	Kebijakan sebagai output dari sistem politik	Proses legislasi di parlemen